RIAU24.COM - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno khawatir dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar pelayanan.

Permintaanya, SPPG yang tak memenuhi standar pemerintah perlu dievaluasi, dikutip dari rmol.id, Rabu, 25 Februari 2026.

"Saya mendorong jika ditemukan lagi SPPG yang tidak memenuhi standar pelayanan, maka sanksi harus diberikan secara tegas dan terukur. Tidak boleh ada kompromi," ujarnya.

Kasus terbaru terjadi di SMK HKBP dan SMK Arina Sidikalang Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis yang menyangkut masa depan generasi. 

Karena itu SPPG merupakan ujung tombak pelayanan program yang harus dikelola secara profesional dan mengikuti semua standar kesehatan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).