RIAU24.COM - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf menyebut ada hal tak biasa dalam penyelenggaraan haji 2026. 

Perubahan itu yakni kepala daerah tidak lagi diperbolehkan menjadi Petugas Haji Daerah (PHD), dikutip dari kompas.com, Kamis, 22 Januari 2026.

Tujannya tegas yakni pelayanan jemaah harus maksimal, tanpa distraksi tugas lain.

"Tahun ini insya Allah tidak boleh. Kami ingin memaksimalkan pelayanan kepada para jemaah haji agar mereka bisa beribadah dengan tenang," sebutnya.

Dia yakin jabatan seperti bupati atau wali kota memiliki beban tanggung jawab yang sangat padat. 

Jika tetap merangkap sebagai PHD, fokus pelayanan dikhawatirkan terpecah.

"Posisi tersebut memang cukup sulit jika harus memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah karena masih memiliki kewajiban lain yang tidak bisa ditinggalkan," ujarnya.