RIAU24.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani khawatir dengan THR guru yang terancam tak cair.

Hal ini buntut regulasi yang saling tumpang tindih dan membingungkan pemerintah daerah dalam menentukan dasar hukum pembayaran hak tersebut, dikutip dari rmol.id, Rabu, 4 Maret 2026.

"Tidak ada kepastian untuk mendapatkan THR. Mengapa hal-hal ini masih terus terjadi?" ujarnya.

Menurutnya, daerah dihadapkan pada sejumlah payung hukum.

 "Mulai dari Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang ASN, hingga Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang dalam praktiknya tidak selalu selaras," ujarnya.

Saat ini, DPR tengah membahas revisi sejumlah regulasi di bidang pendidikan, termasuk Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi.