Aceh selama ini memiliki status otonomi khusus yang dijamin melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sebuah hasil kompromi politik setelah konflik panjang yang berakhir dengan Perjanjian Damai Helsinki 2005.

Namun dalam praktiknya, menurut Fachrul Razi, banyak kewenangan strategis justru kembali ditarik ke pemerintah pusat terutama dalam sektor kehutanan dan pertambangan.

“Ketika izin tambang dan hutan ditarik ke pusat, maka Aceh kehilangan kontrol atas tanahnya sendiri. Kekhususan itu akhirnya hanya menjadi janji politik yang kosong,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuka ruang bagi para elit nasional dan korporasi besar untuk masuk dan menguasai sumber daya Aceh tanpa pengawasan yang kuat dari pemerintah daerah maupun masyarakat lokal.

Aceh dikenal memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar mulai dari emas, batu bara, mineral, hingga kekayaan hutan tropis yang luas.

Namun ironi muncul ketika banyak wilayah penghasil sumber daya tersebut justru menjadi kantong kemiskinan.