“Rakyat Aceh hanya melihat truk-truk mengangkut hasil tambang keluar dari tanah mereka. Tapi mereka sendiri tidak merasakan kesejahteraan dari itu,” ujarnya.

Ia menilai persoalan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan politik.

Aceh yang pernah mengalami konflik bersenjata puluhan tahun seharusnya mendapatkan perhatian serius dalam hal pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Namun realitas yang terjadi, menurutnya, justru sebaliknya.

Dalam diskusi tersebut, Fachrul Razi menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam Aceh tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan kekuasaan politik.

Ia menyebut bahwa ada “elit negara” yang selama ini berperan dalam membuka jalan bagi penguasaan tambang oleh kelompok tertentu.

“Kalau kita benar-benar ingin keadilan bagi Aceh, maka siapa pun yang terlibat harus berani dibuka. Tidak boleh ada yang kebal,” tegasnya.