Pada kesempatan berbeda, Pakar hukum tata negara Prof Mahfud Md menyebut revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus segera diselesaikan.

Hal ini diharapkan agar partai politik memiliki kepastian aturan sebelum tahapan pemilu dimulai.