Ia mencontohkan, alih-alih menggali apakah sebuah kebijakan dirancang dengan tepat atau tidak, pertanyaan yang muncul justru berkutat pada hal-hal teknis yang dinilai kurang menyentuh akar persoalan.

"Padahal, dalam siklus kebijakan publik, seharusnya DPR berperan aktif menguji setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi," tutupnya.