RIAU24.COM - Komisi II DPRD Provinsi Riau bersama perwakilan masyarakat dan ninik mamak Desa Pagaran Tapah, Kabupaten Rokan Hulu, mengadukan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional III kebun Sei Rokan ke DPR RI terkait dugaan pengabaian kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen dari total Hak Guna Usaha (HGU).

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Riau, Adam Syafaat, didampingi anggota dewan dari daerah pemilihan Rokan Hulu serta ninik mamak Pagaran Tapah. Turut hadir Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, Taufik Ikram Jamil, Anggota DPRD Kabupaten Rohul dan Kadis Perikanan dan Perkebunan Rohul.

Kehadiran mereka diterima langsung oleh Anggota DPR RI dari Dapil Riau 1, yaitu Achmad dan Dewi Juliani beserta Anggota Komisi VI DPR RI lainnya, rapat tersebut dipimpin dan dibuka oleh Budi Sulistyono di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Kemudian dilanjutkan pemaparan Ketua Badan Kerja Perjuangan Tanah Ulayat Desa Pagaran Tapah, Siondri. Mulai dari sejarah, persoalan dan tuntutan masyarakat Pagaran Tapah kepada PTPN IV untuk merealisasikan kewajiban fasilitasi pembangunan 20% kebun masyarakat yang selama ini belum pernah diberikan ke warga desa Pagaran Tapah.

Sementara itu, dalam rapat tersebut Adam Syafaat mengungkap fakta bahwa kerja sama PTPN IV selama ini justru melibatkan koperasi unit desa (KUD) dari luar Pagaran Tapah. Akibatnya, masyarakat setempat tidak menikmati manfaat dari aktivitas perkebunan yang berlangsung di wilayah mereka.

“Dari 21 KUD yang bekerja sama dengan PTPN IV, tidak satu pun berasal dari Pagaran Tapah. Luas desa ini 10.875 hektare, dan sekitar 7.935,85 hektare atau hampir 80 persen menjadi HGU PTPN IV. Ironisnya, masyarakat justru tidak mendapatkan manfaat, sementara pihak luar yang menikmati,” tegas Adam lewat siaran persnya, Selasa 7 April 2026.