"Tentunya kami di DPR sama seperti publik yang berharap proses hukum berjalan secara transparan dan tuntas," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan praktik semacam ini bisa terjadi di sektor yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan lalu lintas orang asing di Indonesia.

 
"Maka kita harus memastikan agar kasus ini tidak berhenti sebagai peristiwa hukum semata, melainkan menjadi momentum evaluasi sistemik terhadap tata kelola keimigrasian nasional," ujarnya.
 
Tambahnya, pelayanan keimigrasian merupakan salah satu sektor strategis yang berhubungan langsung dengan investor.