Pemerintah mengupayakan komposisi tersebut berbalik, yakni sekitar 60 persen biaya penyelenggaraan ditopang melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji, sedangkan porsi yang dibayar langsung oleh jemaah diproyeksikan turun menjadi sekitar 40 persen.

Perubahan ini disebut sebagai upaya menjadikan hasil pengelolaan dana haji sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi calon jamaah haji.