RIAU24.COM - Kementerian Keuangan bersama Mahkamah Agung (MA) membuka seleksi calon hakim pengadilan pajak. 

Info lowongan kerja ini dapat dilihat dari situs MA, berdasarkan surat nomor PENG-1/PHPP/2026 yang diterbitkan Kemenkeu, Minggu 5 Juli 2026.

 "Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 mengundang putra/putri terbaik Indonesia yang ingin mengabdi kepada negara dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri pada Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026," ujar situs MA.

Berikut persyaratannya:

Umum:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berumur paling rendah 45 tahun per 31 Desember 2026;
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang;
6. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah sarjana hukum atau sarjana lain;
7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
9. Sehat jasmani dan rohani.

Khusus:

1. Berpendidikan minimal Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);

2. Berumur paling tinggi 60 tahun per 31 Desember 2026;
3. Mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang perpajakan sekurang-kurangnya 10 tahun, atau mempunyai pengalaman sebagai Hakim pada Mahkamah Agung dalam membantu menangani sengketa perpajakan sekurang-kurangnya 5 tahun;
4. Tertib melaksanakan kewajiban perpajakan dibuktikan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi 3 tahun terakhir kepada Direktorat Jenderal Pajak;
5. Tertib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi yang diwajibkan sesuai ketentuan atau Laporan Harta Kekayaan (LHK) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan untuk 3 tahun terakhir;
6. Memiliki motivasi, loyalitas, kompetensi, dan integritas tinggi;
7. Mampu bekerja dengan dukungan teknologi informasi;
8. Memiliki pengetahuan tentang hukum;
9. Bagi PNS, tidak sedang dalam keadaan menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
10. Bagi PNS, diusulkan oleh Instansi yang bersangkutan.

Pendaftaran dilakukan lewat link: rekrutmenhpp.kemenkeu.go.id/beranda. Pendaftaran berakhir pada 13 Juli 2026.