Hubungan yang dulu akrab mulai merenggang. Dahari menilai akar persoalan bukan berasal dari ijazah yang digunakan saat pendaftaran, melainkan masalah internal organisasi yang berkaitan dengan hak-hak keuangan.

Salah satu yang masih menjadi tanda tanya baginya adalah dana transportasi peserta Kongres PWI Riau di Gedung Cik Puan Bengkalis. Ia mengaku tidak pernah menerima dana transportasi sebesar Rp500 ribu yang disebut-sebut diberikan kepada peserta kegiatan tersebut.

Tidak hanya itu, saat dipercaya menjabat sebagai Ketua SIWO PWI Bengkalis pada masa priode pertama kepemimpinan Adi Putra, Dahari mengaku harus menggunakan dana pribadi bahkan meminjam uang untuk membiayai keberangkatan peserta mengikuti kegiatan olahraga wartawan di tingkat provinsi riau tersebut.

Setelah kegiatan selesai, ia menyatakan telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dengan nilai sekitar Rp7 juta kepada pengurus PWI Bengkalis. Namun hingga dana hibah organisasi dicairkan, ia mengaku belum pernah menerima penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan.

Menurut Dahari, sejak saat itulah hubungan dirinya dengan sejumlah pengurus mulai memburuk. Tak lama kemudian, ia mengaku digantikan dari posisi Ketua SIWO meskipun namanya masih tercantum dalam surat keputusan kepengurusan yang berlaku.

Ketika polemik dualisme kepengurusan PWI terjadi di tingkat pusat, persoalan yang selama ini tidak pernah dipermasalahkan kembali mencuat.