RIAU24.COM - Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP, Didik Haryadi menyoroti realisasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025 yang belum memenuhi amanat mandatory spending sebesar 20 persen.

Artinya, Rp67 triliun anggaran pendidikan tidak dibelanjakan pemerintah sepanjang 2025, dikutip dari rmol.id, Selasa 7 Juli 2026.

"Pelaksanaan amanat UUD 1945 tersebut hanya mencapai 90,68 persen. Terdapat Rp67 triliun anggaran pendidikan yang menjadi hak rakyat tidak direalisasikan pemerintah," ujarnya.

Tambahnya, belanja pendidikan sepanjang 2025 hanya mencapai Rp656 triliun atau 90,68 persen dari pagu Rp724 triliun. 

Dengan capaian tersebut, porsi anggaran pendidikan terhadap APBN hanya berada di level 19,11 persen.

Dia pun meminta pemerintah memastikan amanat pengalokasian minimal 20 persen APBN untuk pendidikan dapat dipenuhi pada tahub berikutnya.

"Agar minimal mencapai minimal 20 persen pada tahun-tahun mendatang," harapnya.