RIAU24.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Dalam operasi tersebut, KPK menduga adanya praktik penerimaan terkait proyek serta jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyelidikan tertutup yang dilakukan lembaga antirasuah.

"Kegiatan penyelidikan tertutup ini terkait dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati, terkait dengan proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Selain dugaan penerimaan dari proyek, KPK juga mendalami dugaan adanya transaksi terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang.

"Selain itu, penerimaan oleh Bupati juga diduga terkait dengan jual-beli jabatan," tambahnya.

21 Orang Diamankan, Uang Lebih dari Rp2 Miliar Disita

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 21 orang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Budi merinci, sebanyak lima orang diamankan di Jakarta, 15 orang di wilayah Pemalang, dan satu orang lainnya diamankan di Purworejo.

"Kemungkinan siang ini sampai dengan sore tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi.

Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar yang diduga berkaitan dengan rangkaian OTT tersebut.

Jejak Politik Anom Widiyantoro

Usai penangkapan tersebut, rekam jejak politik dan profil Anom Widiyantoro turut menjadi sorotan publik.

Anom diketahui menempuh pendidikan dasar hingga menengah di wilayah Cimahi dan Bandung, Jawa Barat. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih gelar Sarjana Manajemen Keuangan dari Universitas Diponegoro Semarang pada 1996.

Ia juga menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi dan Bisnis di Universitas Padjadjaran Bandung pada 2005.

Dalam dunia politik, Anom mulai menjabat sebagai Bupati Pemalang bersama wakilnya, Nurkholes, pada 20 Februari 2025. Pasangan tersebut mendapat dukungan dari koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.

Harta Kekayaan Capai Rp21,3 Miliar

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 29 Juli 2026, Anom Widiyantoro tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp21,3 miliar.

Jumlah tersebut disebut berkaitan dengan perjalanan panjang kariernya di sektor korporasi, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mengutip informasi dari Pemerintah Kabupaten Pemalang, sebelum terjun ke dunia pemerintahan, Anom memiliki pengalaman profesional di PT Wijaya Karya (WIKA). Ia pernah menduduki sejumlah posisi, mulai dari staf ahli, internal auditor, kepala seksi, manajer keuangan dan personalia, manajer keuangan dan operasi departemen luar negeri, hingga general manajer pada periode 1996–2021.

Selain itu, Anom juga pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Hotel Indonesia Property (PT Hipa) pada periode 2021–2024.

KPK saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Status hukum para pihak yang terjaring akan ditentukan setelah proses pemeriksaan awal selesai dilakukan. ***