Namun, roda nasib berputar dinamis. Memasuki pertengahan tahun 2026, di bawah kalender pemerintahan Kabinet Bersama Presiden Prabowo Subianto, Bengkalis justru dihadapkan pada turbulensi fiskal yang sangat berat. Paradoks daerah kaya ini terjadi akibat restrukturisasi masif kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) dan fenomena kurang bayar (underpayment) oleh pemerintah pusat.
 

Secara makro, pemerintah pusat melakukan efisiensi dengan memotong alokasi anggaran TKD nasional pada tahun anggaran 2026 sebesar Rp226,9 triliun, sebuah penurunan drastis sekitar 24,6 persen jika dibandingkan dengan pagu awal APBN 2025. Pagu TKD nasional yang semula dialokasikan sebesar Rp919,9 triliun pada APBN 2025 dipangkas secara ekstrem hingga menyisakan Rp693 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Kebijakan main pangkas di level pusat ini langsung menghantam struktur APBD Bengkalis secara telak. Alokasi TKD yang mengalir ke Bengkalis berkurang drastis hampir Rp1 triliun hingga Rp1,2 triliun dari pagu tahun-tahun sebelumnya yang biasanya stabil di atas angka Rp2 triliun. Mengingat struktur pendapatan daerah kita didominasi oleh komponen TKD, baik berupa DBH Migas maupun Dana Alokasi Umum (DAU), maka penurunan ini memicu efek domino yang mengancam stabilitas belanja daerah.

Salah satu dampak yang paling miris dan langsung dirasakan oleh birokrasi adalah rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Memasuki triwulan ketiga pada bulan Juli 2026 ini, kas daerah Bengkalis baru mampu membayarkan TPP untuk dua bulan berjalan, sementara pencairan gaji rutin kerap mengalami keterlambatan. 

Tekanan fiskal yang mengkhawatirkan ini memaksa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengkaji opsi ekstrem, termasuk kemungkinan mengikuti langkah Pemerintah Provinsi Riau yang terpaksa memotong TPP pegawainya hingga 50 persen demi menyelamatkan pos belanja wajib lainnya.