Dalam audiensi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Bengkalis, Febriza Luwu, menegaskan bahwa upaya pemerintah daerah telah berjalan dan mengikuti perkembangan yang ada. Namun hingga saat ini belum ada arahan lebih lanjut dari Kementerian PAN-RB.

Ia juga mengingatkan

kepada Dinas terkait untuk dapat selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat supaya mendapatkan kejelasan dan persetujuan. Menurutnya, persoalan yang dihadapi guru PPPK yang ditempatkan jauh dari daerah asal cukup kompleks dan tidak hanya menyangkut jarak tempat tugas, tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi, keluarga, hingga kesehatan.

Anggota Komisi IV lainnya, Ir. H. Samsu Dalimunthe alias Samda, meminta Dinas Pendidikan dan BKPP untuk tidak hanya mengirimkan surat, tetapi juga menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi para guru kepada Kementerian Pendidikan.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV, M. Isa, Ia memastikan para guru memahami mekanisme dan kewenangan dalam proses relokasi sehingga tidak muncul persepsi bahwa pemerintah daerah maupun DPRD tidak memfasilitasi aspirasi mereka. Ia juga menyarankan agar Dinas Pendidikan melakukan komunikasi langsung dengan Kementerian Pendidikan terkait kondisi para guru yang ditempatkan jauh dari rumah.

“Jangan hanya menyurati, tetapi perlu ada penjelasan langsung mengenai kendala yang dihadapi guru-guru, sehingga ada respons dari kementerian terkait,” ujarnya.