RIAU24.COM - Masuknya Rocky Gerung ke lingkungan pemerintahan setelah dilantik sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memunculkan pertanyaan mengenai posisi seorang intelektual ketika berada di dalam lingkar kekuasaan.

Pertanyaan itu dibahas jurnalis senior Hersubeno Arief dalam tayangan di kanal YouTube-nya. Dalam tayangan tersebut, mantan Juru Bicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie M Massardi, memberikan pandangannya mengenai keputusan Rocky bergabung dengan Wantimpres.

Adhie menilai, masuknya seorang intelektual ke pemerintahan tidak dengan sendirinya membuatnya kehilangan independensi. Menurut dia, anggapan bahwa intelektual harus selalu berada di luar pemerintahan agar tetap kritis merupakan pandangan yang perlu diluruskan.

Menurut Adhie, persoalan utamanya bukan berada di luar atau di dalam kekuasaan, melainkan apakah seseorang tetap membawa sikap dan pandangan yang sama setelah berada di dalamnya.

Ia kemudian menyinggung pengalaman almarhum ekonom Rizal Ramli ketika diajak Gus Dur masuk ke pemerintahan. Bagi Adhie, keterlibatan intelektual di dalam pemerintahan justru dapat digunakan untuk mendorong perubahan secara langsung.

Adhie mengatakan, seorang intelektual tidak seharusnya hanya mempertahankan posisi sebagai pengkritik dari luar. Jika memiliki gagasan yang dianggap dapat memperbaiki keadaan, menurut dia, gagasan tersebut juga perlu dibawa ke dalam ruang pengambilan kebijakan.

Dalam konteks Rocky, Adhie menyebut keputusan masuk ke Wantimpres sebagai sebuah ujian. Rocky, kata dia, kini memiliki kesempatan untuk membuktikan apakah sikap kritis yang selama ini disampaikan dari luar kekuasaan dapat dipertahankan ketika berada di dalam pemerintahan.

“Orang yang tidak tercemar adalah ketika dia di luar maupun di dalam tetap tidak tercemar,” ujar Adhie dalam tayangan tersebut.

Adhie juga menilai masyarakat tetap perlu mengawasi Rocky setelah berada di dalam pemerintahan. Dukungan terhadap seorang intelektual yang masuk ke kekuasaan, menurut dia, tidak berarti menghentikan sikap kritis masyarakat.

Menurut Adhie, keberadaan orang-orang dengan latar belakang intelektual di dalam pemerintahan justru membutuhkan suara dari luar sebagai kontrol. Ia mencontohkan pengalaman Rizal Ramli yang, menurut dia, membutuhkan dukungan dan resonansi dari kalangan di luar pemerintahan ketika menjalankan kebijakan.

Adhie juga menyinggung keterbatasan seorang presiden dalam menjalankan pemerintahan. Menurut dia, kebijakan tidak hanya ditentukan oleh gagasan presiden, tetapi juga berhadapan dengan aturan, birokrasi, kepentingan politik dan para pelaksana pemerintahan.

Karena itu, ia memandang kehadiran intelektual di lingkungan kekuasaan sebagai bagian dari upaya memengaruhi proses tersebut dari dalam.

Rocky sendiri setelah dilantik sebagai anggota Wantimpres menegaskan bahwa masuknya dia ke lingkungan pemerintahan tidak mengubah sikap maupun pandangannya. Rocky mengatakan dirinya hanya berpindah dari luar ke dalam, sementara sikapnya tetap.

Rocky juga menjelaskan bahwa Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Menurut dia, lembaga tersebut bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dan bersikap kritis terhadap kebijakan, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

Dengan demikian, perdebatan yang muncul setelah Rocky masuk Wantimpres bukan semata soal apakah seorang pengkritik boleh masuk ke pemerintahan. Dalam pandangan Adhie, persoalan yang lebih penting adalah bagaimana seorang intelektual mempertahankan independensi dan sikap kritisnya ketika sudah berada di dalam kekuasaan.

Rocky kini berada pada posisi untuk membuktikan pernyataannya sendiri. Sementara masyarakat tetap memiliki ruang untuk mengawasi dan mengkritisi langkahnya sebagai anggota Wantimpres.