RIAU24.COM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan yang disebutnya berpotensi berkaitan dengan upaya makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat bersama Kapolri dan jajaran Mabes Polri di Komisi III DPR, Safaruddin meminta penyidikan tidak hanya menyasar pelaku penyadapan, tetapi juga pihak yang diduga memerintahkan, membantu, hingga menerima manfaat dari hasil penyadapan tersebut.

Safaruddin menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana biasa. Ia menduga aktivitas tersebut merupakan bagian dari persiapan untuk menjatuhkan kepala negara.

Ia merujuk Pasal 160 KUHP baru yang, menurut penafsirannya, mengatur makar sebagai niat menyerang atau menjatuhkan Presiden yang telah diwujudkan melalui tindakan persiapan.

"Menurut analisa saya, menyadap Presiden itu sudah masuk persiapan untuk menggulingkan Bapak Presiden," kata Safaruddin dalam rapat tersebut.

Ia juga menyinggung dugaan pengondisian opini melalui media sosial, pembentukan posko, hingga mobilisasi massa untuk menggelar demonstrasi. Menurut dia, seluruh aktivitas tersebut perlu ditelusuri sebagai kemungkinan rangkaian persiapan menjatuhkan Presiden.

Atas dasar itu, Safaruddin meminta Kapolri meningkatkan penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Ia bahkan mendesak penyidik melakukan upaya paksa untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan.

Safaruddin juga meminta Listyo Sigit lebih dahulu menjalani sidang etik sebelum pihak-pihak lain diperiksa. Ia menginginkan proses tersebut dilaksanakan pada pekan itu juga.

"Komandannya dulu, Pak. Komandannya dulu ditumbangkan, baru yang lain-lain. Kepalanya dulu," ujarnya.

Tak berhenti di situ, Safaruddin meminta empat tersangka dalam perkara tersebut dijerat pasal makar dengan ancaman hukuman mati. Ia merujuk Pasal 191 KUHP dalam menyampaikan desakan tersebut.

"Saya minta empat-empatnya itu dikenakan pidana mati," kata dia.

Selain mendesak penindakan terhadap para tersangka, Safaruddin meminta Polri mengungkap siapa pihak yang menerima manfaat dari hasil penyadapan. Menurut dia, penerima manfaat tersebut harus turut dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan.

Ia juga meminta kepolisian berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri sumber pendanaan operasional penyadapan.

Safaruddin mempertanyakan apakah pembelian tambahan perangkat penyadapan menggunakan uang pribadi atau anggaran dinas kepolisian.

Di sisi lain, ia menegaskan Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah Kapolri mengusut perkara tersebut hingga ke akar-akarnya. Ia menyatakan dukungan itu tetap diberikan meskipun pengusutan berpotensi menyentuh kepentingan politik.

Meski demikian, dugaan makar dan keterlibatan pihak-pihak yang disebut Safaruddin masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.

(zar)