Ini Siasat Mematikan yang Dilakukan China Dalam Menggoreng Harga Baja di Indonesia
RIAU24.COM - Seperti yang diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengungkapkan mengapa industri hilir lebih memilih menggunakan baja impor ketimbang lokal untuk diolah menjadi produk turunan. Kemenperin mengatakan hal tersebut disebabkan harga baja impor yang lebih murah ketimbang lokal.
Namun mengapa baja dari China bisa lebih murah ?
Ternyata China memiliki rahasia tertentu, dan hal tersebut dianggap merugikan industri dalam negeri.
Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) Yerry Idroes karena Negeri Tirai Bambu tersebut melakukan 'penyiasatan' untuk menekan harga. Pemerintah China memberikan tax rebate untuk ekspor baja paduan (boron) sebesar 18%. Tax rebate adalah kebijakan pemotongan pajak. Otomatis harga baja China menjadi kompetitif. Selain itu, pihak China memang tidak menyalahi aturan karena ketika baja karbon diberikan setetes campuran alloy/paduan boron pada proses pembuatannya maka produk tersebut berubah menjadi produk baja boron (paduan).
"Di sana disiasati. Kan ada dua baja, baja karbon dan baja boron. Kalau untuk menyiasati ini, penyiasatan itu ditambah satu tetes boron, akhirnya baja karbon itu menjadi baja paduan. Tapi secara penggunaannya itu dia masih tetap baja karbon. Nah itu yang kita namakan penyiasatan. Dia sebenarnya masih baja karbon tapi ditetes sedikit saja definisinya berubah. Apa yang diuntungkan oleh produk China, dia dapat 18% tax rebate di sana," kata dia seperti dilansir Riau24.com dari detikcom.
Melalui apa yang dia sebut sebagai penyiasatan maka baja impor dari China menjadi lebih murah 18-33%.
Direktur Eksekutif IISIA Yerry Idroes menjelaskan bahwa banjirnya impor baja juga terjadi di negara lain. Bedanya di sana pemerintahnya turun tangan. Ia menjelaskan bahwa pengusaha baja sudah sering berbicara ke pemerintah soal kondisi tersebut tapi apa yang dilakukan pemerintah belum dirasakan efektif. Untuk itu pihaknya pun mendesak pemerintah untuk turun tangan.
R24/DEV