Sangkut Pautkan Muslim dengan Teroris, Presiden Prancis Emmanuel Macron Lagi-lagi Dikecam Dunia
RIAU24.COM - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, kerap panen kecaman atas ucapan-ucapannya yang menjurus ke Islamophobia. Hal itu terjadi lagi Sabtu lalu (28/8).
Dalam sebuah tweet, dia sekali lagi menyangkut pautkan ekstremisme, kelompok teroris Daesh dengan Islam dan Muslim.
zxc1
“Meskipun kami telah mengalahkan kekhalifahan teritorial Daesh, pertempuran melawan terorisme Islam belum berakhir,” katanya dalam tweet yang banyak dikritik oleh umat Islam di seluruh dunia.
“Selama kelompok teroris beroperasi dan Irak meminta kami untuk melakukannya, Prancis akan tetap terlibat di Irak,” tambah Macron.
Muslim berpendapat bahwa masalah utama dengan ungkapan “terorisme Islam” adalah hal itu menyiratkan hubungan erat dengan Islam, padahal sebenarnya Islam agama yang mengajarkan perdamaian dan menghormati kehidupan.
zxc2
Sedangkan terorisme, yang mencakup banyak jenis tindakan, semuanya secara eksplisit dilarang oleh Islam.
Sebelumnya Macron juga berargumen bahwa “separatisme Islam” bermasalah, dan menambahkan “Masalahnya adalah sebuah ideologi yang mengklaim hukumnya sendiri harus lebih unggul daripada hukum republik.”
Pada bulan Oktober tahun lalu, Macron meluncurkan undang-undang baru yang akan memperpanjang larangan lambang agama , yang terutama mempengaruhi wanita Muslim yang mengenakan jilbab atau kerudung, kepada karyawan sektor swasta yang menyediakan layanan publik.
Macron juga sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak akan mencegah penerbitan kartun menghina Nabi Muhammad dengan dalih kebebasan berekspresi, sebuah pernyataan yang memicu kemarahan di dunia Arab dan Muslim.
Maret lalu, kelompok hak asasi manusia Amnesty International mengatakan bahwa sederet peraturan yang diberlakukan Macron, akan menjadi serangan serius terhadap hak dan kebebasan di Prancis.
“Berkali-kali kita telah melihat pihak berwenang Prancis menggunakan konsep 'radikalisasi' atau 'Islam radikal' yang tidak jelas dan tidak jelas untuk membenarkan penerapan tindakan tanpa dasar yang sah, yang berisiko mengarah pada diskriminasi dalam penerapannya terhadap Muslim dan kelompok minoritas lainnya,” kata peneliti Amnesty International Eropa, Marco Perolini.
