Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi I DPR untuk menunda proses pembahasan RUU TNI. 

"Secara substansi, kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dwifungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi juga," kata dia.

"Terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dwi fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia," sambung dia.

Pasca insiden itu, ruangan rapat Panja RUU TNI pun dipertebal pengamanannya. Sejumlah petugas keamanan hotel ditempatkan di sejumlah pintu keluar masuk area rapat. 

Petugas juga menanyakan pihak-pihak yang masuk ke area samping ruang rapat Panja.

Dua orang berpakaian batik lengan panjang serta bersepatu PDH berjaga di pintu utama ruang rapat tersebut.