“Lawyernya Pak Jokowi akan masuk jebakan intelektual. Hakim bisa bertanya: ini warga negara versus kepala negara, di mana letak pidananya?”

Konsekuensinya berat. Karena jika gugatan ini ditangani dengan pendekatan kriminal, maka preseden buruk akan tercipta. Kritik publik kepada pejabat akan dengan mudah dibungkam lewat pasal karet. Di sinilah bahaya besar mengintai: hilangnya ruang legitimasi dalam republik.

Di akhir analisanya, Rocky mengembalikan wacana ke pangkal moralitas demokrasi. Ini bukan soal legalitas semata—bahwa Jokowi pernah menyerahkan ijazah ke KPU. Ini soal kejujuran substantif. Sebab kepercayaan publik tidak dibangun lewat lembaran arsip, melainkan keterbukaan.

“Yang ditagih adalah legitimasi, bukan sekadar legalitas. Jadi kalau orang mencurigai, artinya ada proses yang mungkin tidak ditempuh secara benar,” ucapnya.

Bila Presiden ingin mengakhiri kontroversi ini, kata Rocky, maka yang dibutuhkan bukan gugatan hukum, melainkan satu tindakan simbolik: mengundang publik menguji ijazah itu secara ilmiah, dan bersaksi sendiri di hadapan rakyatnya.