Ia menegaskan bahwa keterlambatan ini dapat menjadi penghambat utama dalam proses pembangunan, investasi, hingga potensi konflik akibat tumpang tindih perizinan.

"RDTR sangat penting dalam memberikan kepastian hukum penggunaan ruang, mendukung kelancaran investasi, dan mencegah tumpang tindih perizinan yang kerap menimbulkan konflik di lapangan," tambahnya.

Nusron juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar reformasi tata ruang dan pertanahan berjalan optimal.

"Langkah-langkah tersebut akan membuat reformasi tata ruang dan pertanahan berjalan lebih cepat serta mendukung kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan ke depan," pungkas Nusron.

Pemerintah Kabupaten Siak sendiri berkomitmen akan segera menyusun langkah teknis penyelesaian RDTR agar tidak tertinggal dari daerah lain dan mampu menjadi daerah yang ramah investasi dengan penataan ruang yang jelas dan terukur.(Lin)