Dalam kesempatan itu, Hotman juga mengklaim Nadiem tidak pernah mengubah kajian terkait laptop chromebook.

Ia mengatakan ada dua kajian berbeda soal laptop chromebook. Pertama saat Nadiem belum menjabat. Kajian terkait laptop chromebook saat itu untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Sementara saat Nadiem menjabat, Kemendikbud Ristek membuat kajian pengadaan laptop chromebook yang ditargetkan bukan untuk daerah 3T.

"Nadiem tidak pernah mengubah kajian, karena kajian yang sebelum kementerian itu sama untuk proyeknya, dua proyek yang berbeda. Jadi tidak bisa dikaitkan satu sama lain, itu inti pokoknya di situ, karena katanya unsur permufakatan jahatnya itu di situ, mengubah kajian bahwa seolah-olah dulu tidak cocok untuk Indonesia, dipaksakan cocok," kata Hotman.

Dalam kasus itu, penyidik Kejagung menemukan indikasi pemufakatan jahat melalui pengarahan khusus agar tim teknis membuat kajian pengadaan alat TIK berupa laptop dengan dalih teknologi pendidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan melalui kajian itu dibuat skenario seolah-olah dibutuhkan penggunaan laptop dengan basis sistem Chrome yakni Chromebook.