Penyelesaian konflik akan berlandaskan hukum dan regulasi yang berlaku.

Pertemuan lanjutan antara pemegang keputusan utama, termasuk Forkopimda dan DPRD Siak, akan dilaksanakan dalam satu bulan.

Langkah tegas Bupati Afni Z. ini menuai apresiasi dari berbagai pihak, karena mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat tanpa mengabaikan iklim investasi yang sehat.

“Kami ingin memperkuat akses hak atas tanah masyarakat, tapi juga menjaga keberlanjutan dan kepercayaan investor. Semua harus berjalan dengan keadilan dan kepastian,” pungkasnya.

Dengan pendekatan pentahelix (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan komunitas), Pemkab Siak berharap konflik agraria seperti ini bisa menjadi peluang untuk reformasi struktural dan pembangunan inklusif.(Lin)