Luhut menerangkan Indonesia, yang diwakili Gubernur Aceh, dan pelaku usaha UEA telah menandatangani letter of intent. Nilai investasi pada proyek tersebut mencapai US$ 300-500 miliar. 

Kerja sama ini mencakup pembangunan resor di pulau kosong yang akan menarik kunjungan wisatawan UEA`

Sebelumnya, keputusan Kementerian Dalam Negeri mengenai pemindahan empat pulau yang sebelumnya berada dalam wilayah Aceh ke dalam administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah telah memicu polemik. 

Keputusan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang ditetapkan 25 April 2025. 

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), bersama sejumlah tokoh masyarakat di Aceh, menolak keputusan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto juga terlibat dalam upaya menyelesaikan persoalan ini.