RIAU24.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 pada Senin (16/6).

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pekanbaru menyampaikan sejumlah sorotan tajam terhadap realisasi APBD 2024 dan menilai bahwa kinerja Pemerintah Kota (Pemko) tahun ini merupakan yang terburuk dalam 10 tahun terakhir.

Dalam pandangannya, Fraksi PAN menyebut bahwa kinerja Pemko dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak menunjukkan keseriusan dan minim transparansi, yang menilai data PAD tidak disampaikan secara terbuka dan tidak berbasis pada data perangkat daerah yang valid.

Fraksi juga menekankan perlunya strategi konkret untuk mengoptimalkan penerimaan PAD, terutama dari sektor pajak dan retribusi.

"Pemko harus membangun sistem terintegrasi yang melibatkan birokrasi, pengusaha, dan penegak hukum dalam sinergi pengelolaan pendapatan," ujar juru bicara Fraksi PAN pada Senin (16/6).

Fraksi PAN juga meminta agar dilakukan penataan aset dan persediaan barang milik daerah melalui inventarisasi menyeluruh.