"Presiden juga seharusnya menegaskan kembali bahwa 'tidak ada visi misi Menteri dan mengimplementasikannya dengan tegas. Terlihat sekali saat ini tidak ada koordinasi yang baik antara Menteri dan Presiden," kata Yoppy melansir CNNIndonesia.com, Rabu (18/6).

Ia memandang pemerintahan Prabowo-Gibran memerlukan sistem atau komunikasi terpusat. Dengan cara itu, kata dia, tidak ada lagi penyampaian keterangan yang berbeda bahkan dari internal Kabinet Merah Putih sendiri.

Menurutnya, Prabowo juga harus menguatkan sistem koordinasi dan pengawasan agar tidak ada lagi kebijakan yang nantinya harus direvisi oleh pimpinan negara.

"Pemerintah menjalankan komunikasi satu komando sehingga ada keterangan yang sama dan konsisten dari tingkatan pemerintah paling bawah di daerah hingga ke tingkat pusat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesian and Development Policy Cusdiawan menilai kegaduhan yang terjadi terkait kepemilikan empat pulau ini juga memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tak dilibatkan dalam mengambil keputusan strategis

Menurutnya, kegaduhan publik terkait kepemilikan empat pulau berawal dari pengambilan kebijakan Kemendagri yang dinilai bersifat sentralistik dan tidak dilakukan secara hati-hati.