"Mereka itu yakni Kementerian ATR/BPN, Kemendagri untuk menjelaskan ketidakselarasan data kepulauan di Indonesia," ujarnya.

"Proses pembentukan daerah dan sebagainya, itu ada semua sebetulnya. Nah nanti ya tentunya kita tanyakan adalah bukan soal konfliknya, tetapi soal pendataannya, digitalisasinya, kearsipannya itu menjadi sangat penting," ujarnya.