Antonius juga mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa data yang ada di layar komputer benar-benar mencerminkan realitas di lapangan.

Sementara itu, Muhammad Alfairuz dari BIG menyampaikan bahwa transformasi digital harus dimaknai sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas.

“Transformasi digital bukan semata soal alat dan sistem, tetapi upaya untuk membangun pemerintahan yang adaptif, terintegrasi, dan responsif. Ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam konsolidasi data geospasial,” jelasnya.

Komitmen Pemkab Siak untuk mendukung penguatan data spasial merupakan langkah strategis menuju masa depan pemerintahan yang berbasis bukti, terukur, dan transparan. Siak ingin memastikan bahwa setiap kebijakan, dari pembangunan infrastruktur hingga layanan publik, benar-benar berpijak pada kondisi lapangan yang akurat dan data yang valid.

Dengan semangat kolaborasi dan integrasi, Kabupaten Siak membuktikan bahwa daerah bisa menjadi pionir dalam transformasi digital nasional—dimulai dari hal paling mendasar: data yang benar dan terverifikasi.(Lin)