“Secara hukum, pengamanan jaksa itu tugas polisi. Tapi sekarang bisa lewat TNI. Itu kebijakan yang melanggar undang-undang. Tapi mungkin untuk kasih sinyal: Kejaksaan jangan takut,” terang Mahfud.

Ia menilai perubahan ini menunjukkan adanya dukungan kekuasaan agar institusi hukum lebih berani, terutama terhadap sosok-sosok yang sebelumnya dianggap “untouchable”.

Pemakzulan, Ijazah, dan Pembubaran MK?

Wawancara juga menyentuh isu sensitif seperti pemakzulan presiden, keabsahan ijazah Jokowi, serta wacana pembubaran Mahkamah Konstitusi. Namun Mahfud menyatakan bahwa sebagian besar isu ini bersifat politik tinggi, dan secara hukum sulit terwujud.

“Secara hukum bisa, tapi secara politik berat. Misalnya, pemakzulan harus diajukan oleh sepertiga DPR, lalu disidangkan oleh 2/3 anggota. Sulit dicapai dalam realita politik saat ini,” jelas Mahfud.

Kesimpulan: Hukum dalam Pusaran Politik