Masalah ini mencuat setelah Bupati Afni memerintahkan pendataan ulang seluruh kendaraan operasional milik Pemkab. Dari 541 unit mobil yang tercatat dalam aset daerah, lebih dari 100 unit tidak bisa dihadirkan, dan sebanyak 72 unit ternyata merupakan kendaraan sewaan yang belum dilunasi pembayarannya.

 

Afni mengaku terkejut dengan temuan tersebut dan menyebut hal ini sebagai kelemahan dalam tata kelola aset dan penganggaran. Ia berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk kemungkinan menghentikan skema sewa dan menggantinya dengan pembelian kendaraan resmi milik Pemkab.

 

“Saya benar-benar kaget. Ke depan, ini harus dievaluasi. Jangan sampai kita terus menyewa tanpa kejelasan pembayaran dan malah menyusahkan birokrasi sendiri,” tutup Afni.(Lin)