“Kementerian Agama yang paling banyak. Kalau untuk DPR ada informasi, tetapi belum valid. Saya belum punya bukti foto atau data lain,” katanya.

Selain keluarga inti, fasilitas yang diduga dipakai dari negara juga dinikmati orang-orang dekat pejabat, termasuk pembantu rumah tangga hingga terapis pijat keluarga.

“Ini semakin memperparah persoalan penyelenggaraan haji tahun 2024,” ujarnya, merujuk pada periode kepemimpinan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

(***)