RIAU24.COM -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Presiden Prabowo Subianto menolak permintaan amnesti yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel.

Tujuannya untuk memastikan efek jera timbul dari penanganan kasus korupsi.

“Kita penting melihat kembali esensi penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi para pelakunya dan rasa keadilan bagi masyarakat,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Senin, 25 Agustus 2025.

Noel terjerat kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

Kepala Negara diminta bijak memberikan amnesti, sebagai komitmen pemberantasan korupsi.

“Penegakan hukum yang serius juga sekaligus menjadi cermin komitmen negara dalam pemberantasan korupsi,” ucap Budi.