Namun, menurut Mahfud, solusi realistis bukanlah pembubaran DPR, melainkan rasionalisasi anggaran dan peningkatan kinerja legislatif. “Kritik itu sah. Yang harus dilakukan adalah transparansi, pengurangan tunjangan yang tidak perlu, dan perbaikan kerja DPR,” imbuhnya.

Mahfud menilai, tuntutan pembubaran DPR lebih merupakan ekspresi kejengkelan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Ia mengingatkan bahwa demokrasi memberi ruang untuk kritik dan koreksi, namun tetap harus menjaga keberlangsungan lembaga negara.

(***)