Prabowo Sudah Kantongi Dalang Aksi Anarkis Demo DPR, Kapolri Listyo Buru Perdana Gelap Kericuhan di Seluruh Daerah
Di sisi lain, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita membantah narasi yang berkembang di media sosial terkait dugaan adanya skenario untuk menetapkan keadaan darurat militer.
“Saya kira apa kemampuan TNI menciptakan kondisi? Kami kan di belakang, mendukung Polri,” kata Tandyo di kompleks parlemen, Jakarta, Senin siang.
Ia juga menepis dugaan pembiaran terhadap penjarahan rumah sejumlah pejabat negara, termasuk kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut Tandyo, TNI bergerak cepat setelah diminta melakukan pengamanan pada 31 Agustus, sehari setelah peristiwa penggerudukan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memerintahkan Polri dan TNI mengambil tindakan tegas terhadap aksi perusakan fasilitas umum maupun penjarahan. “Aparat harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” tegasnya.
Isu darurat militer belakangan ramai dibicarakan warganet. Padahal, sesuai Pasal 12 UUD 1945 dan Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, status darurat hanya dapat ditetapkan Presiden dengan syarat adanya ancaman nyata berupa pemberontakan, kerusuhan, atau bencana besar.
(***)
