"Karena baik haji reguler yang sudah jelas ini sampai puluhan tahun untuk mengantre, nah di haji khusus pun ada antreannya sebetulnya, sampai dua tahun kalau tidak salah yang kami ketahui. Nah, di sana makanya ditawarkan kepada calon jemaah haji itu kalau mau membayar yang lebih tinggi nanti bisa langsung berangkat," imbuhnya.

Asep mengungkapkan KPK telah mengidentifikasi ada uang US$2.600 hingga US$7.000 terkait dengan jual beli kuota haji khusus tersebut. 

Sejumlah pejabat di Kementerian Agama diduga turut menikmati uang tersebut.

"Jadi, itulah yang menjadi bargaining (tawaran) dari agen-agen atau travel agent ini untuk meningkatkan harga. Bahkan, ada di kisaran antara Rp300 sampai Rp400 juta untuk satu kuota yang kami ketahui informasinya sampai saat ini," tutur dia.

"Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 (dolar) itu kemudian secara berjenjang, jadi tidak directly (langsung) dari travel agent ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang ya melalui orangnya, ada yang melalui kerabat si oknum pejabat tersebut, kemudian juga ada melalui staf ahlinya dan lain-lainnya," lanjut Asep.

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK mengetahui ada salah seorang ASN di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama yang sudah menggunakan penerimaan tersebut untuk dua unit rumah di Jakarta Selatan seharga Rp6,5 miliar. Dua rumah dimaksud sudah disita KPK.