Pasal-pasal tindak pidana baru dalam RUU KKS juga disorotnya.

Hal ini karena mencampuradukkan ranah keamanan siber dengan kejahatan siber. 

Padahal, legislasi keamanan siber seharusnya hanya mengatur aspek teknis untuk mengamankan sistem komputer, sementara kejahatan siber memerlukan undang-undang tersendiri.