“Jangan langsung menuduh, tapi juga jangan diam kalau ada hal yang belum jelas. Ini bukan tentang politik, ini tentang kepastian hukum. Kalau semua prosedur dijalankan dengan benar, tidak akan ada masalah,” ujarnya.

Roy menilai bahwa keterbukaan pejabat publik dalam hal-hal mendasar seperti dokumen pendidikan merupakan cermin akuntabilitas pemerintahan. Ia menegaskan bahwa yang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan hanya legitimasi ijazah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pejabat negara.

“Kepercayaan publik tidak dibangun dari gelar atau sekolah di luar negeri, tetapi dari kepatuhan pada hukum dan kesediaan untuk terbuka. Kalau hal kecil saja tidak bisa transparan, bagaimana dengan hal yang lebih besar?” katanya.

Hingga saat ini, gugatan terhadap Gibran masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak Gibran belum memberikan pernyataan resmi mengenai status penyetaraan ijazahnya. Sementara itu, KPU menyatakan akan menghormati dan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

Roy menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya transparansi dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

“Kalau semua terbuka, tak ada ruang untuk spekulasi. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi bagaimana hukum ditegakkan secara adil,” ujarnya.