RIAU24.COM -Dinamika politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan publik. Di tengah isu dinasti politik dan tekanan oligarki, sejumlah pengamat menilai Prabowo mulai menunjukkan langkah-langkah strategis untuk membebaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan lama.

Isu ini mencuat setelah muncul wacana agar pasangan Prabowo–Gibran Rakabuming Raka menjadi “paket politik” hingga 2029 mendatang. Rumor tersebut memicu spekulasi bahwa Jokowi berupaya mempertahankan pengaruhnya melalui jalur keluarga.

“Pak Jokowi memperlihatkan ketakutan, kalau bukan kegelisahan, bahwa jika tidak dijamin oleh anaknya sendiri, dia akan ada dalam kepungan politik,” ujar pengamat politik Rocky Gerung dalam diskusi publik yang diunggah di kanal Refly Harun Official, Selasa (8/10).

Menurut Rocky, Jokowi ingin memastikan warisan politiknya tidak terganggu setelah lengser. 

“Ia ingin reputasinya sebagai presiden dua periode tidak dibatalkan oleh kekacauan politik atau keputusan hukum di masa depan,” tambahnya.

Wacana soal peran politik Gibran kembali menguat seiring manuver elite pemerintahan baru. Namun, langkah itu memunculkan perdebatan publik tentang batas antara loyalitas keluarga dan praktik dinasti kekuasaan. 

“Tidak mungkin isu seperti ini direndam. Ini sudah menjadi isu publik yang dibicarakan di mana-mana,” kata Rocky. 

Ia menilai, jika Jokowi terus mendorong keterlibatan Gibran, maka politik Indonesia akan memasuki fase “ketidakpastian baru” yang dipicu oleh perebutan pengaruh internal.

Sementara itu, analis politik Said Didu menilai Prabowo sedang menjalankan strategi yang ia sebut sebagai “memakan bubur panas dari pinggir.” Menurutnya, Prabowo tengah menata kekuasaan melalui lima tokoh kunci yang disebutnya sebagai “lima sendok strategis.” 

“Jamari Caniago mengontrol kepolisian, Safri Samsudin di pertahanan, Ahmad Dofiri untuk reformasi polisi, Purbaya di keuangan, dan Rosan Roslani di BUMN,” ujar Said Didu dalam tayangan di kanal YouTube-nya, dikutip CNN Indonesia, Rabu (9/10).

Ia menambahkan, langkah itu menunjukkan upaya Prabowo untuk membersihkan kabinet dari pengaruh kelompok lama. 

“Prabowo ingin membebaskan diri dari geng Solo, oligarki, dan Parcok. Tapi untuk itu dia masih butuh dua sendok tambahan — satu di bidang hukum dan satu lagi di pemberantasan korupsi,” kata dia. 

Menurut Said Didu, posisi Menteri Hukum dan aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung masih dikuasai oleh figur lama yang dekat dengan Jokowi. 

“Kalau itu tidak dibenahi, pembebasan politik hanya setengah jalan,” ujarnya.

Langkah Prabowo melakukan rotasi jabatan juga dinilai sebagai bentuk kompromi halus terhadap lingkaran lama kekuasaan. Salah satu yang menonjol adalah pergeseran Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Di saat bersamaan, Hasan Nasbi yang dikenal dekat dengan jaringan komunikasi Jokowi diangkat sebagai komisaris Pertamina.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai langkah itu menunjukkan strategi “soft break” Prabowo terhadap Jokowi. 

“Prabowo tidak ingin menciptakan konfrontasi langsung. Tapi di saat bersamaan, dia sedang membangun kekuasaannya sendiri,” ujar Refly. Ia menambahkan, “Yang menarik adalah, setiap kali orang lama dipindahkan, selalu muncul posisi baru untuk mereka. Artinya, negosiasi masih berlangsung.”

Meski kini Prabowo berada di kursi tertinggi pemerintahan, sebagian pengamat menilai bayang Jokowi masih cukup kuat di sekelilingnya. 

“Politik kita masih berada dalam orbit Jokowi. Untuk keluar dari sana, Prabowo harus menunjukkan bahwa keputusan strategisnya tidak lagi dikendalikan oleh faktor loyalitas,” ujar Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, kepada CNN Indonesia.

Menurut Adi, publik akan menguji kepemimpinan Prabowo bukan lewat simbol politik, tetapi lewat kebijakan konkret. 

“Kalau dia berhasil memperkuat penegakan hukum, membersihkan birokrasi, dan menjaga stabilitas ekonomi tanpa bayangan Jokowi, baru dia bisa disebut benar-benar mandiri,” katanya.

Isu dinasti, loyalitas politik, dan restrukturisasi kabinet diprediksi akan terus menghiasi tahun pertama pemerintahan Prabowo. Kalangan pengamat menilai, langkah-langkah kecil yang kini dilakukan akan menentukan arah politik Indonesia lima tahun ke depan. 

“Selama sistem partai masih rusak dan politik uang menjadi budaya, siapa pun presidennya akan terjebak dalam permainan lama,” ujar Refly Harun.

Rocky Gerung menutup analisanya dengan kritik tajam: “Macan Asia seharusnya mengaum, bukan bernegosiasi terlalu lama. Kalau terus berkompromi, nanti hanya tinggal kucing istana.”

(***)