Namun demikian, pernyataan Said Didu menambah daftar panjang kritik publik terhadap kebijakan ekonomi dan proyek infrastruktur di era pemerintahan Jokowi.

Bagi sebagian pengamat, suara Said Didu kerap dianggap sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan kekuasaan ekonomi negara.

Pernyataan Said Didu mencerminkan kekhawatiran sebagian kalangan terhadap tata kelola sumber daya dan arah kebijakan ekonomi nasional.

Meski belum dapat dibuktikan secara hukum, isu yang diangkatnya membuka ruang diskusi publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. 

Dalam konteks demokrasi, suara seperti ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan politik dan kepentingan rakyat.

(***)