Budaya Melayu tidak mengajarkan untuk memaki atau mencerca. Tetapi budaya yang sama juga tidak membenarkan berdiam diri ketika mudarat tampak di hadapan mata. Dan mudarat itu, dalam perkara ini, ialah tergesernya akuntabilitas pejabat negara serta melemahnya kewibawaan hukum di hadapan rakyat. 

Walaupun keputusan rehabilitasi sah menurut konstitusi, kesannya boleh jadi tidak elok karena seolah-olah seorang pejabat tinggi yang mengambil keputusan merugikan negara tetap boleh memulihkan nama baik melalui jalur prerogatif. 

Isyarat seperti ini tentu tidak baik bagi tata kelola negara, juga tidak bagi generasi yang kelak memegang amanah.

Lebih jauh lagi, masyarakat Melayu amat menjunjung tinggi kepercayaan. Bila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dipatahkan oleh keputusan politik, rakyat seolah kehilangan tempat yang kokoh untuk menyandarkan keyakinan bahawa keadilan masih punya rumah di negeri ini. 

“Adat berdiri tegak karena benar, hukum berdiri tegak karena adil.”

Bila hukum tidak dijunjung, longgarlah pedoman yang seharusnya sebagai penuntun.