Langkah ini diambil di tengah kembali berkobarnya pertempuran di perbatasan dengan Kamboja, di mana bentrokan telah menewaskan sedikitnya 20 orang dan menyebabkan sekitar 600.000 orang mengungsi, sebagian besar di Thailand.

"Karena pemerintahan ini merupakan pemerintahan minoritas dan kondisi politik dalam negeri penuh dengan berbagai tantangan, pemerintah tidak dapat terus menjalankan urusan negara secara terus-menerus, efisien, dan stabil," demikian bunyi Lembaran Negara Kerajaan, mengutip laporan yang diterima dari Anutin.

"Oleh karena itu, solusi yang tepat adalah membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan mengadakan pemilihan umum baru," tambah laporan tersebut.

'Kekuasaan di tangan rakyat'

Berdasarkan hukum Thailand, pemilihan umum harus diadakan antara 45 dan 60 hari setelah parlemen dibubarkan, yang berarti pemilu diperkirakan akan berlangsung sekitar akhir Januari atau awal Februari.

Anutin mengatakan dalam sebuah unggahan Facebook pada Kamis malam bahwa ia ingin mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, sebuah sinyal yang dikenal di kerajaan bahwa seorang perdana menteri bermaksud membubarkan parlemen, membuka jalan bagi pemilihan umum baru.