RIAU24.COM - Pengamat politik Saiful Mujani menyindir biaya Pilkada langsung tak sebesar anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Artinya, wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD dengan alasan penghematan anggaran negara tidak berdasar dan berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat, dikutip dari akun media sosial X, Minggu, 18 Januari 2026.

"Ongkos Pilkada langsung untuk lima tahun pemerintahan hanya sepersepuluh anggaran satu tahun makan bergizi gratis," ujarnya.

Tambahnya, alasan penghematan justru tidak konsisten dengan kebijakan lain yang diambil pemerintah.

"Pilkada oleh DPRD katanya untuk hemat uang negara. Tapi kenapa jumlah menteri dan wakil menteri malah melonjak?" sebutnya.

Dia meyakini dorongan mengembalikan Pilkada ke DPRD bukan semata persoalan efisiensi.