“Berdasarkan hasil evaluasi dari Bagian Perekonomian, dapat kami pahami bahwa PT BLJ sebagai BUMD belum mampu mendongkrak PAD Kabupaten Bengkalis sesuai harapan. Oleh karena itu, diperlukan pertanggungjawaban yang jelas atas berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan ke depan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Manager Finance PT BLJ, Maulana Fajri, menjelaskan bahwa pada tahun 2026 perusahaan memiliki sejumlah proyek strategis, di antaranya Proyek Desain dan Pembangunan Warehouse Elnusa Duri Tahap I, penyewaan peralatan dan tenaga kerja, penjualan tanah borrow pit, Project Construction Service Work Unit Rate Multi Discipline (CS WUR MD), pembangunan kantor tahap I, renovasi SPBU, serta program Corporate Social Responsibility (CSR).

Terkait renovasi SPBU, Maulana menjelaskan bahwa pelaksanaan proyek masih menghadapi sejumlah kendala. Saat ini dokumen Detail Engineering Design (DED) masih dalam proses persetujuan dan belum ditandatangani oleh pihak Pertamina sehingga Surat Izin Kerja Aman (SIKA) belum dapat diterbitkan.

“Dari delapan tahapan persetujuan yang diperlukan, baru dua tanda tangan yang telah diperoleh, sementara enam lainnya masih dalam proses,” jelas Maulana.

Untuk program CSR, PT BLJ melaksanakan berbagai kegiatan yang mencakup sektor kesehatan, pendidikan, UMKM, perkebunan, dan rumah ibadah. Saat ini, alokasi anggaran terbesar difokuskan pada sektor rumah ibadah dan kesehatan.

Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi III menyarankan agar program CSR lebih difokuskan pada sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, pengembangan UMKM dan pendidikan, termasuk pemberian beasiswa bagi anak anak dari keluarga kurang mampu. Ia juga meminta agar pada rapat berikutnya diagendakan pembahasan khusus terkait laporan neraca keuangan perusahaan.