RIAU24.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher berharap pemerintah memberikan insentif bagi para kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Hal ini karena beban kerja kader Posyandu terus bertambah seiring penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), dikutip dari rmol.id, Rabu 22 Juli 2026.

"Kita berharap pemerintah tidak hanya meningkatkan kapasitas kader Posyandu, tetapi juga tidak melupakan insentif mereka. Besaran insentif dapat disesuaikan dengan kemampuan setiap daerah agar para kader tetap bersemangat dan termotivasi mengelola Posyandu dengan baik," ujarnya.

Bicara keseragaman insentif tidak perlu dilakukan karena kemampuan fiskal tiap daerah berbeda. 

"Terpenting, pemerintah daerah menunjukkan keberpihakan kepada para kader," ujarnya.

"Setiap daerah memiliki kemampuan berbeda sehingga kita tidak bisa mematok atau memaksakan jumlahnya harus sekian. Namun, setidaknya perhatian dari pemerintah daerah menjadi bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan kader Posyandu merupakan sesuatu yang penuh perjuangan," sebutnya.

Kader Posyandu tidak hanya menangani penimbangan balita, pencatatan pertumbuhan anak, dan penanganan stunting, tetapi juga pendataan sanitasi hingga membantu distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.