“Jika DBH dipangkas lagi, yang rugi masyarakat,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Siak menyiapkan surat protes kepada Kementerian Keuangan menyusul anjloknya proyeksi DBH pertambangan minyak bumi Kabupaten Siak pada 2027.

Berdasarkan rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027 yang disampaikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui Surat Nomor S-95/PK/2026 tertanggal 29 September 2026, DBH pertambangan minyak bumi untuk Kabupaten Siak diproyeksikan hanya sebesar Rp36,56 miliar.

Angka tersebut turun drastis dibandingkan alokasi 2026 yang mencapai Rp132,04 miliar. Artinya, terjadi penurunan sekitar Rp95,48 miliar atau 72,3 persen.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Siak Afni Zulkifli bersama DPRD Siak akan melakukan audiensi ke Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan sekaligus memperjuangkan hak fiskal Kabupaten Siak sebagai daerah penghasil migas.

Afni juga menyoroti persoalan tunda bayar atau kurang salur DBH sejak 2023 hingga 2026 yang menurutnya masih menjadi kewajiban pemerintah pusat kepada daerah.