Sentralisasi Kewenangan Dinilai Bebani Daerah

Persoalan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi pembahasan. Arman Suparman, yang diperkenalkan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Negara dalam forum tersebut, menilai tata kelola pemerintahan dapat memperbesar kerentanan masyarakat ketika bencana terjadi.

Menurut Arman, kewenangan dalam sejumlah urusan kehutanan berada di pemerintah pusat, tetapi beban penanganan dampak kebakaran turut ditanggung pemerintah daerah.

"Ada sentralisasi ketika ada sesuatu yang nikmat diterima, tapi ketika ada beban itu didesentralisasi," ujar Arman.

Ia menilai pemerintah kabupaten dan kota perlu memiliki kewenangan yang memadai untuk merespons persoalan di wilayahnya. Pemerintah pusat tetap dibutuhkan, terutama dalam memberikan standar penanganan, bantuan, dan peningkatan kapasitas daerah.

Arman juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah, terutama ketika kebutuhan penanganan bencana tidak diimbangi dengan alokasi anggaran yang memadai. Menurut dia, risiko bencana yang telah diketahui seharusnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan penganggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.