“Secara keseluruhan, diperkirakan ada sekitar 50 juta penerima manfaat yang akan menerima bantuan dalam bentuk tunai. Hal ini tentu membutuhkan infrastruktur digital dan infrastruktur AI yang memadai,” tegas Meutya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur digital tersebut sejalan dengan Visi Digital Indonesia 2045 yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni terhubung, tumbuh, dan terjaga.

Melalui visi tersebut, pemerintah berupaya memastikan penguatan konektivitas digital berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi digital, serta perlindungan masyarakat melalui ekosistem digital yang aman dan tepercaya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Ville Tavio, menyampaikan bahwa Finlandia memiliki pengalaman dalam pengembangan pusat data yang didukung oleh kondisi iklim, ketersediaan energi, serta kemajuan teknologi.

Ia menjelaskan, suhu udara yang relatif rendah di Finlandia dapat membantu mengurangi kebutuhan pendinginan pusat data. Selain itu, Finlandia memiliki pasokan listrik yang sebagian besar berasal dari sumber energi bebas bahan bakar fosil.

“Sebagian besar listrik kami, yakni lebih dari 95 persen bebas bahan bakar fosil. Ini merupakan hal yang sangat baik bagi kami. Dengan demikian, sistem kami juga sangat mandiri,” jelas Tavio.