Dia menjelaskan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya memperisiapkan pelimpahan perkara ke pengadilan agar proses persidangan dapat segera dilaksanakan.

Dalam perkara tersebut, SAB disangkakan melanggar PAsal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

(zar)